Kesenjangan antara Sistem Penentuan Desil (DTSEN) dengan Fakta Kemiskinan dan Rendahnya Daya Beli Masyarakat Indonesia

Ilustrasi desil vs kemiskinan

GardaNews - Pemerintah Indonesia menggunakan sistem desil kesejahteraan (1–10) yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial (bansos), subsidi, dan program perlindungan sosial lainnya. Di sisi lain, data makro terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, dan sejumlah lembaga riset ekonomi menunjukkan bahwa kemiskinan riil dan pelemahan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah dan menengah-bawah, masih menjadi persoalan struktural yang serius.

Analisis ini membandingkan logika dan mekanisme penentuan desil dengan fakta-fakta di lapangan, termasuk kasus ketidaksesuaian desil, perbedaan signifikan antara angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia, pelemahan indeks daya beli, dan penyusutan kelas menengah. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara klasifikasi statistik-administratif dengan pengalaman ekonomi riil masyarakat, yang berpotensi menimbulkan exclusion error (rumah tangga miskin tidak mendapat bantuan) maupun inclusion error (rumah tangga mampu tetap menerima bantuan).

Sistem Penentuan Desil oleh Pemerintah (DTSEN)

Desil merupakan sistem pemeringkatan keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi relatif, mulai dari Desil 1 (10% populasi dengan kesejahteraan terendah) hingga Desil 10 (10% populasi dengan kesejahteraan tertinggi). Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025, dengan sumber data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang dikelola bersama oleh Kementerian Sosial dan BPS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa desil bersifat relatif, bukan ukuran absolut kondisi ekonomi: desil menggambarkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lain, bukan potret tunggal kondisi ekonomi riil keluarga tersebut.

Variabel dan Metode Penilaian

Penentuan desil tidak murni berdasarkan pendapatan, melainkan menggabungkan sejumlah variabel proxy kesejahteraan melalui metode Proxy Means Testing (PMT), yaitu: pekerjaan dan tingkat pendidikan anggota keluarga, kondisi fisik rumah dan daya listrik terpasang, kepemilikan aset (kendaraan, tanah, dsb.), dan jumlah tanggungan keluarga.

PMT digunakan karena data pendapatan riil rumah tangga informal sulit diverifikasi secara langsung. Namun, pendekatan proxy ini rentan meleset ketika kondisi ekonomi keluarga berubah cepat (kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya hidup) sementara data fisik/aset belum diperbarui.

Fungsi Desil dalam Penyaluran Bantuan (2026)

Data Resmi Kemiskinan dan Daya Beli Terkini

Meski tren persentase kemiskinan menurun secara konsisten sejak Maret 2023, Rasio Gini justru naik tipis menjadi 0,368 pada Maret 2026, menandakan ketimpangan pengeluaran antarkelompok masyarakat sedikit melebar di tengah penurunan angka kemiskinan headline.

b. Perbedaan Tajam: BPS vs Bank Dunia

Persoalan mendasar muncul ketika angka kemiskinan BPS dibandingkan dengan standar internasional Bank Dunia. Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook (April 2026), Bank Dunia memperkirakan lebih dari 64% penduduk Indonesia pada 2026 berada di bawah standar konsumsi kelas menengah-atas (ambang PPP 8,30 dolar AS/hari, atau setara sekitar Rp1,5 juta per kapita per bulan pada saat diperkenalkan pertengahan 2025) — jauh berbeda dari angka resmi BPS sebesar 8,07% (garis kemiskinan nasional Rp669.235/kapita/bulan).

Sumber: BPS (rilis Agustus 2026), World Bank Macro Poverty Outlook (April 2026), Dataloka.id.

Implikasinya penting: angka 8,07% menggambarkan kemiskinan menurut kebutuhan dasar domestik, sedangkan >64% menggambarkan jarak besar penduduk Indonesia dari standar hidup layak kelas menengah global. Berada di atas garis kemiskinan versi BPS tidak berarti otomatis sejahtera — banyak rumah tangga berada tepat di atas garis tersebut dan sangat rentan jatuh miskin akibat guncangan ekonomi (PHK, kenaikan harga, sakit).

c. Penyusutan dan Tekanan pada Kelas Menengah

Data BPS menunjukkan kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah mencakup 66,35% populasi Indonesia pada 2024, namun kelompok ini mengalami tekanan daya beli yang signifikan sejak 2025–2026. Ekonom menyebut fenomena ini sebagai turun kelas: rumah tangga kelas menengah tidak hilang, tetapi bergeser ke kelompok rentan miskin atau miskin.

d. Divergensi Pertumbuhan Antarkelas Ekonomi

Sumber: Office of Chief Economist BRI, Quarterly Economic Outlook Q2-2026 (Juli 2026).

Data ini memperlihatkan bahwa pemulihan konsumsi domestik semakin ditopang kelompok berpendapatan tinggi, sementara daya beli kelompok menengah dan bawah — basis konsumsi massal (mass market) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional — terus melemah. Penyebab utama yang disorot para ekonom adalah stagnasi upah riil sejak 2017, di mana pertumbuhan ekonomi 4–5% per tahun tidak diikuti kenaikan upah riil yang sepadan (upah riil tidak pernah menyentuh pertumbuhan 1%).

e. Indikator Tambahan: Pola Tabungan dan Ketenagakerjaan

●        Rata-rata saldo tabungan kelompok bernilai kecil (≤Rp100 juta) justru menurun tipis dari sekitar Rp2,0 juta (awal 2023) menjadi Rp1,7–1,8 juta (2024–2025), sedangkan simpanan kelompok di atas Rp1 miliar terus naik konsisten hingga lebih dari Rp9 miliar per rekening (November 2025).

●        Penyerapan tenaga kerja melambat: dari tambahan 3,59 juta pekerja (Februari 2025) menjadi hanya 1,90 juta pekerja baru (Agustus 2025).

●        Inflasi tercatat 3,08% pada Mei 2026, namun dirasakan lebih berat oleh rumah tangga menengah karena kenaikan harga barang esensial (BBM non-subsidi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter) dan kenaikan BI Rate menjadi 5,50% pada Juni 2026 yang memberatkan cicilan.

Sumber: NEXT Indonesia Center (Feb 2026), KabarBursa.com (Juni 2026).

Titik Temu dan Kesenjangan: Desil vs Fakta Lapangan

a. Kasus-Kasus Ketidaksesuaian Desil

Sepanjang Agustus–September 2026, muncul banyak laporan warga yang menunjukkan disonansi antara hasil pemeringkatan desil DTSEN dengan kondisi ekonomi riil:

1. Warga Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) justru tercatat berada di Desil 10 — kelompok kesejahteraan tertinggi.

2. Di Kabupaten Majalengka, warga dengan penghasilan tidak menentu justru naik ke desil lebih tinggi sehingga kehilangan bantuan, sementara pihak yang dinilai lebih mampu tetap tercatat sebagai penerima.

3. Anggota DPR RI (Fraksi PKS) mendorong pemerintah membangun mekanisme koreksi DTSEN maksimal 14 hari kerja karena mekanisme sanggah yang ada dinilai lambat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui adanya kekeliruan dan menyatakan data desil bersifat dinamis serta dapat diperbarui setiap tiga bulan melalui kanal resmi seperti aplikasi Cek Bansos, Command Center, WhatsApp, maupun kantor desa/kelurahan.

b. Exclusion Error dan Inclusion Error

BPS mengakui adanya dua jenis kesalahan klasifikasi dalam sistem desil:

i. Exclusion error — keluarga yang sebenarnya miskin dan membutuhkan bantuan justru tidak masuk kelompok sasaran.

ii. Inclusion error — keluarga yang secara ekonomi sudah mampu tetap tercatat sebagai penerima bantuan.

Pada pemutakhiran DTSEN Volume 2 Tahun 2026, BPS melaporkan penurunan kesalahan inklusi sekitar 0,06 persen — namun angka ini spesifik untuk versi dan tanggal rilis tersebut, bukan gambaran kondisi hari ini, dan tidak menutup kemungkinan exclusion error dalam skala yang lebih besar tetap terjadi karena sifatnya lebih sulit terdeteksi secara agregat.

c. Rumah Tangga Desil 1 yang Belum Terjangkau

Data Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (per April 2026) mengungkap bahwa lebih dari 774 ribu keluarga dalam kategori Desil 1 — kelompok termiskin — belum tersentuh intervensi bantuan sama sekali, terutama di wilayah Garut, Bogor, Cirebon, Cianjur, dan Kulon Progo. Selain itu, 8,1% keluarga belum menerima bantuan apa pun, dan 60,2% keluarga Desil 1 baru menerima satu hingga dua program bantuan — padahal secara definisi mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan intervensi menyeluruh.

d. Tabel Perbandingan: Klaim Sistem vs Fakta Lapangan

Analisis Kritis: Mengapa Kesenjangan Ini Terjadi?

1. Keterbatasan Metode Proxy Means Testing

PMT mengandalkan indikator aset dan kondisi fisik yang cenderung 'lengket' (sticky) — rumah, kendaraan, atau daya listrik tidak langsung berubah meski pendapatan riil seseorang anjlok akibat PHK atau penurunan omzet usaha. Akibatnya, keluarga yang baru jatuh miskin bisa tetap tercatat di desil tinggi untuk periode tertentu sampai pemutakhiran data dilakukan.

2. Ketimpangan Definisi Kemiskinan

Perbedaan signifikan antara metode BPS (garis kemiskinan kebutuhan dasar domestik) dan Bank Dunia (standar PPP internasional yang lebih tinggi) menunjukkan bahwa kategori 'tidak miskin' versi pemerintah sebagian besar sebenarnya adalah kelompok rentan (near-poor) yang jauh dari standar kesejahteraan kelas menengah global. Sistem desil, yang berpijak pada logika serupa dengan garis kemiskinan domestik, berisiko mewarisi bias yang sama: terlalu banyak rumah tangga rentan dianggap 'cukup sejahtera' untuk keluar dari prioritas bantuan.

3. Lag Data vs Kecepatan Guncangan Ekonomi

Pembaruan DTSEN bersifat periodik (tiga bulanan atau berbasis sensus ekonomi tahunan), sementara guncangan ekonomi rumah tangga — PHK, kenaikan harga BBM, kenaikan bunga acuan — terjadi dalam hitungan minggu. Jeda waktu (lag) inilah yang memunculkan banyak kasus 'desil tidak sesuai kondisi ekonomi terkini' yang dikeluhkan warga di berbagai daerah.

4. Ketimpangan yang Melebar di Tengah Penurunan Kemiskinan Headline

Fakta bahwa Rasio Gini naik ke 0,368 bersamaan dengan turunnya angka kemiskinan menunjukkan pola pertumbuhan yang tidak merata: penurunan jumlah orang miskin secara absolut tidak serta-merta berarti kesejahteraan mayoritas penduduk membaik, karena manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati kelompok atas (pertumbuhan konsumsi 8,0% vs 3,5–3,6% untuk kelas menengah-bawah).

Rekomendasi Kebijakan

a. Mempercepat mekanisme sanggah/koreksi DTSEN menjadi maksimal 14 hari kerja sebagaimana diusulkan DPR, dengan verifikasi lapangan yang lebih responsif terhadap perubahan pendapatan mendadak (PHK, penurunan omzet usaha).

b. Mengintegrasikan indikator pendapatan riil terkini (bukan hanya aset fisik) dalam PMT, misalnya melalui data ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan atau laporan usaha mikro secara berkala.

c. Memperluas cakupan intervensi untuk seluruh keluarga Desil 1 yang saat ini belum tersentuh (774 ribu keluarga), sesuai target pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem.

d. Memberikan perlindungan sosial yang tidak hanya berfokus pada kelompok miskin ekstrem, tetapi juga kelas menengah rentan yang berisiko turun kelas akibat guncangan ekonomi, sebagaimana disarankan sejumlah ekonom.

e. Transparansi metodologi: mempublikasikan secara berkala perbandingan angka exclusion error dan inclusion error per wilayah agar publik dan legislator dapat mengawasi ketepatan sasaran program.

f. Sinkronisasi kebijakan makro (upah, harga energi, suku bunga acuan) dengan realitas daya beli kelas menengah-bawah, mengingat kelompok ini adalah basis konsumsi domestik terbesar.

Sistem desil DTSEN merupakan perbaikan metodologis dibanding sistem pendataan bansos sebelumnya karena menggabungkan berbagai variabel sosial-ekonomi dan sensus ekonomi BPS. Namun, data terbaru menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara hasil pemeringkatan desil dengan kondisi kemiskinan dan daya beli riil masyarakat: mulai dari kasus warga berpenghasilan rendah yang tercatat di desil tertinggi, ratusan ribu keluarga termiskin yang belum terjangkau bantuan, hingga perbedaan tajam antara angka kemiskinan versi BPS (8,07%) dan Bank Dunia (>64% menurut standar konsumsi kelas menengah global).

Di tengah itu, daya beli kelas menengah dan bawah terus melemah akibat stagnasi upah riil, inflasi kebutuhan pokok, dan kenaikan suku bunga acuan — sementara pertumbuhan konsumsi justru semakin ditopang kelompok berpendapatan tinggi. Kesenjangan ini menegaskan perlunya evaluasi berkelanjutan atas akurasi data desil, kecepatan mekanisme koreksi, dan perluasan basis perlindungan sosial agar target penurunan kemiskinan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan sebagai perbaikan nyata daya beli masyarakat.

Sumber: 

Kompas.com, "Pemerintah Kaji Ulang Penentuan Desil, Airlangga: Tunggu Sensus Ekonomi 2026", 22 Agustus 2026.

Sekretariat Negara RI, "Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di 2026...", April 2026.

Katadata.co.id, "Apa Itu Desil? Ini Dampaknya Bagi Penerimaan Bansos 2026", Agustus 2026.

Media Indonesia, "Cara Cek Desil DTSEN 2026 Secara Mandiri Pakai NIK secara Online", Agustus 2026.

Kompas.com/Tren, "Ramai soal Tabel Sistem Desil Terbaru 2026...", 13 Agustus 2026.

Detik.com, "Apa Itu Desil 1 sampai 10? Ini Kriteria dan Cara Cek agar Bisa Menerima Bansos", Februari 2026.

Investortrust.id, "Penduduk Miskin per Maret 2026 Tinggal 22,9 Juta atau 8,07%...", Agustus 2026.

BPS RI (akun resmi X/Twitter @bps_statistics), rilis kemiskinan Maret 2026, Agustus 2026.

Kompas Data, "Angka Kemiskinan Menurun Menurut BPS", 2026.

Achmadnurhidayat.id, "BPS Catat Angka Kemiskinan Indonesia Turun Menjadi 8,07 Persen", 5 Agustus 2026.

Berita Daerah, "BPS: Persentase Kemiskinan Nasional Turun ke 8,07 Persen pada Maret 2026", 5 Agustus 2026.

Dataloka.id, "Angka Kemiskinan Indonesia 8,07% atau 64,2%? Ini Bedanya", September 2026.

Investortrust.id, "Ancaman Ekonomi 2026: Daya Beli Turun, Kelas Menengah Menyusut", Januari 2026.

Kompas.com, "Daya Beli Melemah dan Masa Depan Kelas Menengah", 2 Juni 2026.

Investortrust.id, "Ekonomi Indonesia Ditopang Kelas Atas, Daya Beli Menengah Bawah Kian Tertekan" (mengutip OCE BRI Q2-2026), Agustus 2026.

KabarBursa.com, "Kelas Menengah Terjepit, Ekonom Soroti Krisis Daya Beli yang Diabaikan Negara", 27 Juni 2026.

Kontan.co.id via MSN, "Daya beli kelas menengah tergerus: Ini pemicu ancaman PHK 2026", 27 Mei 2026.

BAK UNAS/Aktual.com, "Ekonomi 2026 Terancam Lesu, Daya Beli Melemah dan Kelas Menengah Tertekan", 2 April 2026.

NEXT Indonesia Center, "Membaca Sinyal Daya Beli Masyarakat", 6 Februari 2026.

NEXT Indonesia Center, "Rupa Konsumsi Kelas Menengah", 1 April 2026.

Fraksi PKS DPR RI, "Ateng Sutisna Soroti Bansos Salah Sasaran, Dorong Koreksi DTSEN Maksimal 14 Hari", 30 Agustus 2026.

CNN Indonesia, "Mensos Pastikan Data Desil yang Salah Bisa Dikoreksi: Kita Perbaiki", 1 September 2026.

Blog Itera, "Anomali Data Desil Ancam Penyaluran Bansos 2026, Ini Penjelasannya", September 2026.

Viva.co.id, "Desil Tidak Sesuai Kondisi Ekonomi? Begini Cara Mengubah dan Memperbaruinya", September 2026.

Kompasiana, "Desil untuk Bantuan dan Penerima Bansos Tepat Sasaran, Melalui DTSEN", Agustus 2026.

Mediasaksi.com, "Desil DTSEN Makin Menentukan Nasib Warga...", September 2026.

Banyumasekspres.id, "Gaji di Bawah UMK Malah Masuk Desil 10, Warga Banyumas Pertanyakan Akurasi DTSEN", September 2026.

Infobalinews.id, "Pemerintah Hadir Membenahi DTSEN agar Bantu Negara Tidak Salah Sasaran", September 2026.